Network
Rembang Today - Kasus peretasan yang melanda Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencuat di publik.
Kasus ini menjadi ramai diperbincangkan lantaran tidak sedikit pihak yang menyayangkan sikap dari Menkominfo dan Kepala BSSN. Terlebih jika dianalisa secara mendalam, sebelumnya telah dikonfirmasi bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengkonfirmasi bahwa negara telah membelanjakan untuk BSSN sebesar Rp 700 miliar.
Menanggapi kegaduhan ini, Presiden Jokowi Presiden Joko Widodo akhirnya memanggil para menteri dan sejumlah pejabat terkait ke Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk membahas evaluasi sistem pusat data nasional (PDN), Jumat 28 Juni 2024.
Para pejabat yang hadir antara lain, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi; Kepala Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) Hinsa Siburian; dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas.
Selain itu, terdapat juga Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly; Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa; dan Kepala Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP) Yusuf Ateh.
Secara khusus diketahui bahwa Presiden Jokowi meminta kepada Kepala BPKP agar segera melakukam audit tata kelola PDN.
Nanti kita akan mengaudit, disuruh audit tata kelola PDN," kata Yusuf Ateh usai rapat bersama Presiden.
Diketahui bahwa kegaduhan ini juga menyebabkan munculnya desakan publik agar Menkominfo mundur dari jabatannya. Salah satu penyebabnya karena ia dinilai tidak paham soal Teknologi Informasi atau tidak mampu bekerja dengan baik.
Banyaknya desakan tersebut ternyata disikapi oleh kelompok Pro Jokowi (Projo) dengan memberikan pembelaan kepada Budi Arie selaku Ketua dari Projo.
